Sistem Beli Putus Tebu Petani akan Berlaku 2019

Sistem Beli Putus Tebu Petani akan Berlaku 2019

Kementerian BUMN tengah mengkaji perubahan skema atau model pembelian tebu petani, yakni dari sistem bagi hasil menjadi sistem beli putus. Saat ini, Kementerian BUMN masih membahas perubahan skema itu dengan BUMN yang mengelola pabrik gula (PG). Sedianya, sistem beli putus tebu petani akan mulai berlaku pada musim giling tahun depan. Deputi bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, sistem pembelian tebu petani dengan pertimbangan utama untuk menghilangkan dikotomi antara gula tani dan gula PG.

Pembelian tebu petani dimaksudkan agar petani tidak direpotkan dengan urusan penjualan gula. Karena dengan skema beli putus seluruh gula yang dihasilkan PG BUMN nantinya menjadi milik PG BUMN. “Memang sudah lama kami mewacanakan perubahan model bagi hasil tebu tani menjadi pembelian tebu tani,” kata Wahyu di Jakarta, Senin (12/11). Wahyu menjelaskan, pertimbangan lain penerapan sistem beli putus adalah risiko kerusakan tebu yang telah dibeli, apakah karena pabrik berhenti atau sebab lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PG BUMN. “Petani terbebas dari resiko tersebut. Skemanya, tebu dibeli dengan harga tertentu sesuai dengan kualitas atau kandungan gulanya. Kadar gula atau rendemennya diukur, juga kebersihan dan kesegarannya sebagai patokan penetapan harga tebu,” kata Wahyu.

petani tebu

Selanjutnya, kata Wahyu, PG melakukan pembayaran tebu di depan kepada petani, sebelum giling, baik itu berupa uang muka pembelian atau langsung pembayaran tunai 100%. “Kemudian gula dan tetes (molasses) yang dihasilkan sepenuhnya menjadi milik PG. “Sebelum rencana tersebut diimplementasikan, tentu saja kami akan melakukan sosialisasi lebih dulu kepada para petani tebu. Rencananya, diimplementasikan pada 2019,” kata Wahyu. Secara terpisah, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Dolly Pulungan sebelumnya mengatakan hal senada.

Rencana perubahan menjadi skema beli putus itu masih dibahas dan diharapkan memberi manfaat lebih efisien bagi petani dan diharapkan dapat lebih memacu minat bertanam tebu petani. “Dengan sistem ini, petani akan menerima cash (uang tunai) langsung. Lalu, mereka bisa langsung tanam lagi,” kata Dolly. Dolly menjelaskan, pihaknya tentu akan melakukan komunikasi bersama dengan petani untuk menentukan sistem yang terbaik. Yang terpenting, pendapatan petani ke depan menjadi lebih baik. “Jadi, mereka tidak lagi harus memikirkan produksi gulanya. Mudah-mudahan, rencana itu bisa berlaku tahun depan,” kata Dolly ditemui saat Fiesta Pangan Lokal di Bogor, kemarin. Dengan sistem beli putus, lanjut Dolly, perusahaan PG juga bisa menggunakan opsi lain yakni mengelola langsung lahan petani.

baca juga : Distributor Genset Perkins

Artinya, penanaman dan pengelolaan serta budidaya dilakukan sepenuhnya oleh PG BUMN. Petani akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tebu. Dengan perhitungan tersebut maka bisa menambah perhitungan potensi areal tebu yang dikuasai PTPN, tanpa membeli atau mengubah kepemilikan lahan. “Bisa saja kalau memang petani tebu pemilik lahan akan mengusulkan skema seperti di atas. Prinsipnya nanti membagi hasil produksi tebunya, bukan gulanya.

Tapi, mungkin bukan diperhitungkan sebagai tambahan lahan karena selama ini lahan tersebut tetap tercatat di PG sebagai lahan tebu rakyat,” kata Wahyu. Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan regulasi berupa peraturan menteri pertanian (permentan) yang akan mengatur tentang permintaan dan kemitraan petani, termasuk sistem pembelian hasil panen petani. “Tapi tidak segera, tidak jadi prioritas, sebab sistem beli putus tebu petani bukan satu-satunya solusi. Masih ada langkah lain yang bisa diterapkan,” kata Bambang.